Trust3media.com - PURWAKARTA_ – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC ABPEDNAS) Kabupaten Purwakarta memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) 6 DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa.
Rapat digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta dan dipimpin oleh Ketua Pansus 6, _Dulnasir, S.H., M.H._, bersama anggota Pansus 6 dari Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta.
Hadir dalam RDP tersebut Ketua beserta pengurus DPC APDESI Kabupaten Purwakarta yang dipimpin _Denden Pranayuda_, Ketua beserta pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta yang dipimpin _H. Robiansyah Pratama_, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sekdis DPMD) beserta jajaran, serta Tim Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
RDP ini bertujuan untuk mengakomodir masukan-masukan dari pemerintahan desa, baik dari unsur Kepala Desa melalui APDESI maupun dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui ABPEDNAS, agar penyusunan perubahan Perda Desa benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
*Dua Isu Krusial: 30% Keterwakilan Perempuan, Aturan Calon Ketua BPD dan Kedudukan BPD Mitra Kepala Desa*
Dalam forum tersebut, salah seorang pengurus DPC ABPEDNAS menyampaikan dua poin utama yang dinilai paling penting untuk ditegaskan dalam Raperda.
_Pertama_, perlunya penegasan yang lebih jelas dan tidak multitafsir mengenai ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD.
Selama ini, ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi di tiap desa. Ada desa yang memaknainya sebagai kewajiban yang wajib diakomodir, namun ada pula desa yang mengabaikannya karena hanya dianggap sebagai imbauan untuk diperhatikan.
“Harus ada aturan yang jelas, apakah 30 persen itu wajib diakomodir atau cukup diperhatikan. Kalau tidak ditegaskan, di lapangan akan terus terjadi perbedaan tafsir, bahkan berpotensi menimbulkan perebutan posisi tanpa panduan regulasi yang jelas,” tegas perwakilan ABPEDNAS dalam RDP.
ABPEDNAS meminta Pansus 6 bersama Bagian Hukum dan DPMD untuk merumuskan norma yang tegas, terukur, dan dapat dilaksanakan, sehingga panitia pemilihan BPD di desa memiliki pedoman yang sama.
_Kedua_, harus ada aturan jelas baik berupa Tatib BPD ataupun aturan di pasal-pasal untuk persyaratan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD agar tidak terjadi "perebutan" posisi tanpa panduan regulasi.
- Siapa yang berhak memilih ketua,
- Bagaimana pergantian ketua berhenti di masa jabatan
_Ketiga_ yang paling penting menurut ABPEDNAS, bagaimana Perda Desa hasil perubahan ini dapat mendorong posisi BPD dianggap sama pentingnya dengan posisi Kepala Desa.
Secara hierarkis, BPD adalah mitra sejajar Kepala Desa, bukan bawahan, bukan pula sekadar pelengkap. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
“Oleh karena itu, Perda ini harus memperkuat kedudukan, kewenangan, dan marwah BPD. Jangan sampai dalam praktiknya BPD diposisikan lebih rendah dari Kepala Desa, padahal secara regulasi kita adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar H. Robiansyah Pratama, Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta.
Kabid Pemberdayaan Perempuan: 30% Bukan Sekadar Angka, Tapi Keadilan
Menanggapi isu keterwakilan perempuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purwakarta, _Rina Sri Nurbaeti_, menegaskan bahwa ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam BPD harus dimaknai sebagai bentuk keadilan dan keberpihakan, bukan sekadar formalitas.
“30 persen itu bukan sekadar angka. Ini tentang keadilan. Perempuan desa harus diberi ruang yang nyata untuk ikut mengambil keputusan, bukan hanya dicantumkan namanya agar memenuhi syarat,” ujar Rina Sri Nurbaeti dalam RDP tersebut.
Menurutnya, selama ini banyak perempuan desa yang memiliki kapasitas dan pengalaman, namun terkendala regulasi yang tidak tegas dan kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Ia berharap, dalam perubahan Perda Desa ini, mekanisme pemenuhan 30% perempuan dirumuskan secara jelas, mulai dari tahap pencalonan, pemilihan, hingga jika kuota tidak terpenuhi.
“Kami dari bidang pemberdayaan perempuan siap bersinergi dengan DPMD, Pansus, dan ABPEDNAS untuk memastikan perempuan desa tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi pengambil keputusan yang diperhitungkan,” tambahnya.
Perwakilan BPD Wanayasa: Di Desa Kami, Perempuan Ingin Terlibat Tapi Bingung Aturannya
Sementara itu, Selain sebagai Kabid pemberdayaan perempuan, Rina juga menjadi perwakilan BPD di Desa Wanayasa, selanjutnya menyampaikan pengalaman langsung dari lapangan terkait sulitnya menerapkan aturan 30% perempuan.
“Di Desa Wanayasa, sebenarnya banyak perempuan yang mau maju menjadi anggota BPD. Tapi kami di desa sering bingungkan, apakah 30% itu wajib dipenuhi atau hanya diupayakan? Karena tidak jelas, akhirnya jadi perdebatan di masyarakat terkait aturan pemilihan BPD dari Keterwakilan Perempuan,” ungkap nya
Ia berharap Perda yang baru nantinya memberikan pedoman yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan konflik antar warga desa.
“Kami berharap Perda ini benar-benar berpihak ke desa. Jangan sampai karena aturannya abu-abu, justru menimbulkan gesekan antar warga hanya karena pemilihan BPD,” tegasnya.
ABPEDNAS berharap, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa ini tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Pansus 6, Dulnasir, S.H., M.H., menyampaikan bahwa seluruh masukan dari APDESI dan ABPEDNAS akan menjadi bahan pembahasan Pansus 6 dalam penyusunan Raperda. Pansus berkomitmen untuk menyerap aspirasi dari pelaku pemerintahan desa secara langsung agar Perda yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
RDP berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Seluruh peserta sepakat bahwa penguatan regulasi desa harus berpihak pada kepastian hukum, keadilan gender, dan penguatan kelembagaan desa.
_el (t3m)_
