Trust3media.com-Purwakarta, 3 September 2026 — Keluarga Besar Organisasi Mahasiswa Politeknik Enjinering Indorama menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, dengan menegaskan tekad untuk tidak tinggal diam di tengah berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Melalui pernyataan bertajuk “Menuntut Kesejahteraan Rakyat Tanah Air”, mahasiswa menyatakan bahwa diam di tengah ketidakadilan bukanlah netralitas, melainkan turut membiarkan ketimpangan terus berlanjut.
Mahasiswa Bagian dari Rakyat, Bukan Penonton Pasif
Dalam latar belakang pernyataannya, mahasiswa menegaskan bahwa mereka bukan sekadar pengisi ruang kelas atau pencari gelar semata. Mereka adalah bagian dari rakyat, tumbuh di tengah realitas yang sama, dan memikul tanggung jawab moral untuk tidak memalingkan wajah dari ketidakadilan, kesenjangan, serta kebijakan-kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
“Kampus tidak boleh menjadi ruang yang membungkam pikiran kritis. Kampus bukan menara gading yang berdiri jauh dari penderitaan rakyat, melainkan tempat lahirnya keberanian dan penguatan suara yang berpihak pada kebenaran serta keadilan,” bunyi pernyataan tersebut.
Mahasiswa juga menegaskan: keheningan ketika ketidakadilan terjadi sama saja dengan membiarkannya berlangsung. Mereka bersuara bukan karena merasa paling benar, tetapi karena terlalu banyak persoalan yang tidak boleh lagi dianggap biasa. Kepedulian tidak cukup hanya disimpan dalam pikiran — keberanian tidak boleh berhenti sekadar sebagai wacana.
Pernyataan Ketua BEM Politeknik Enjinering Indorama: Kemerdekaan Sejati Adalah Kesejahteraan yang Adil dan Makmur
Ketua BEM Politeknik Enjinering Indorama, Agung Aditya Pujiawan, menyampaikan pandangan mendalam mengenai makna kemerdekaan dan arah pembangunan negara dalam pernyataan sikap ini:
“Kemerdekaan yang sejati adalah kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa harus mengategorisasikan program pemerintah. Pemerintah Tanah Air harus memusatkan kepentingan bagi seluruh masyarakat dalam seluruh sektor pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara harus mendukung dan memperhatikan segala aspek keperluan masyarakat.”
Agung menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan pemerintah, lanjutnya, seharusnya tidak membedakan atau mengelompokkan rakyat, melainkan menyatukan dalam kesejahteraan yang merata.
Enam Tuntutan Fokus pada Kesejahteraan, Pendidikan, Ekonomi, dan Keadilan
Keenam tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai bidang kehidupan berbangsa, mulai dari kesejahteraan sosial, pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, pengelolaan anggaran negara, hingga arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Inti dari seluruh aspirasi ini adalah: pembangunan nasional tidak boleh hanya berpacu pada pertumbuhan semata, melainkan harus benar-benar menjamin hak, perlindungan, dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Secara rinci, enam poin tuntutan yang disampaikan adalah:
1. Jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tuna wisma di seluruh Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja serta pelatihan kerja di berbagai sektor ekonomi negara.
2. Akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di setiap jenjang, di seluruh pelosok Tanah Air tanpa pengecualian.
3. Penguatan ekonomi primer bagi petani dan nelayan demi mewujudkan kesejahteraan yang merata, serta pemberantasan praktik penguasaan lahan secara ilegal yang merampas hak masyarakat.
4. Pencabutan mandat keterlibatan TNI dalam proyek sipil seperti pertanian skala besar (Food Estate) tahun ini, serta permintaan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang TNI.
5. Pemanfaatan bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
6. Peninjauan kembali prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran negara.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan — mulai dari penyandang disabilitas, tuna wisma, petani, nelayan, hingga masyarakat usia produktif. Pengelolaan APBN pun diminta diarahkan lebih tepat sasaran, terutama pada sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup rakyat, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Aspirasi sebagai Dorongan Kebijakan yang Lebih Berpihak pada Rakyat
Keenam tuntutan tersebut mencerminkan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian serius dari pemerintah. Pemenuhan hak rakyat, akses pendidikan, kesejahteraan kelompok rentan, penguatan ekonomi rakyat, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan anggaran negara bukanlah hal sampingan — melainkan tanggung jawab utama negara terhadap rakyatnya.
“Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar pembangunan dan kebijakan negara benar-benar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan rakyat, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas pernyataan tersebut.
Pemerintah diharapkan menjadikan aspirasi dan kritik ini sebagai bahan evaluasi, guna melahirkan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Eld(t3m)
