Trust3media.com - Sudah hampir 7 bulan warga pedagang korban kebakaran GS Pasar Juma'ah ( Pasjum ) hidup dalam ketidakpastian arah, modal sudah ludes terbakar bersama hangusnya gedung yang menjadi tempat kenangan pusat perbelanjaan yang beroperasi sejak 1988 yang terletak di jantung kota Purwakarta.
Harapan satu satunya adalah adanya bantuan dana kerahiman dari pemerintah agar dapat kembali memulai usaha dari nol serta meneruskan kehidupan dengan sejumlah beban hidup yang harus terselesaikan.
Kerahiman ini sekaligus sebagai dana "Pileuleuyan" bagi seluruh entitas pelaku ekonomi yang pernah mengandalkan mengail nafkah di lokasi terbakar tersebut, karena ke depan mereka tak lagi punya kesempatan untuk kembali menempatinya lagi dikarenakan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, berencana mengubah fungsi lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau ( RTH ), sebagaimana yang disampaikannya pada saat menerima perwakilan pedagang yang didampingi BELA PURWAKARTA, di rumah dinas Bupati, Jum'at 19 September 2025.
" Kita sudah mendata seluruh pedagang berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan, baik yang aktif saat peristiwa kebakaran mau pun yang tidak aktif, pada hakikatnya semua terdampak karena pasca kebakaran dan seterusnya, para pedagang praktis tidak akan lagi bisa berjualan untuk selamanya, sehubungan rencana Bupati Purwakarta akan merubah fungsi GS Pasar Juma'ah menjadi RTH.
Maka, dana kerahiman ini sekaligus sebagai tanda "GOOD BYE" atau "pileuleuyan" bagi pedagang untuk kembali bangkit merintis usaha di tempat lain, meski tentu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mendapatkan lokasi baru yang strategis dan dengan biaya sewa yang terjangkau " ungkap Entang Sobur, sesepuh para pedagang.
Sementara Founder BELA PURWAKARTA, Aa Komara menegaskan :
" Agar tidak terulangi lagi keterlambatan dalam penanganan pasca kebakaran, yang sebetulnya Pemkab dan DPRD punya kesempatan untuk menganggarkan pada APBD Perubahan 2025, namun nampaknya terlupakan, untuk itu Kita mengajukan Audiensi kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan informasi KEPUTUSAN FINAL apakah dana kerahiman ini bisa terwujud di tahun 2025, karena opsi penganggaran pada tahun 2026 tidak diharapkan para pedagang, sebab dengan demikian mereka akan genap mengalami Satu Tahun dalam penderitaan yang berkepanjangan, tentu ini bertolak belakang dengan Sila ke-2 dari PANCASILA : " KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB " serta bertentangan dengan visi "HUMAN FAMILY" yang digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa Bangsa, di mana nilai KEMANUSIAAN diposisikan di atas kepentingan kepentingan lainnya ".
Aa Komara menambahkan :
" Audiensi ini sekaligus untuk menentukan langkah Kami selanjutnya yang berencana akan berkordinasi dengan Kementerian terkait hingga beraudiensi dengan Presiden RI guna mendapatkan Solusi Terbaik di tahun ini, karena Warga Purwakarta notabene berstatus sebagai Warga NKRI yang dijamin HAK HIDUP nya oleh KONSTITUSI. Namun Kami ingin menempuh cara yang elegan dengan terlebih dahulu memastikan kesanggupan Pemerintah Kabupaten melalui momentum audiensi ini, karena jika terus ada pembiaran, maka problematika ini akan menyeberangi minggu, bulan, tahun dan akhirnya bisa saja sama sekali terlupakan untuk selamanya, hingga sekarang saja sudah hampir memasuki 7 bulan dan sudah membuat pedagang sangat menderita ".
Ketua DPRD, Sri Puji Utami, didampingi Wakil Ketua DPRD, Dias Rukmana Praja, pada saat menerima surat audiensi, menyatakan kesepakatannya bahwa persoalan ini sepatutnya dapat tertuntaskan pada tahun ini, demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Kedua pimpinan DPRD tersebut juga mengungkapkan bahwa peluang dana kerahiman dapat mengambil pos dari Biaya Tak Terduga ( BTT ) pada APBD 2025 maupun sumber dana CSR ( Corporate Social Responsibility ) yang masih tersedia.
Untuk itu pihaknya akan menghadirkan pihak Eksekutif agar memberikan Keputusan Final pada audiensi yang diagendakan pada 13/14 Oktober 2025.
Dukungan, Empati, dan Do'a datang dari Keluarga Besar Pendiri Purwakarta, Rd. Boyke Soerianata, dzurriyah dari R.A.A. Soerianata ( Dalem Santri ) dan Rd. Muhammad Padmanegara, dzurriyah dari R.A.A. Soeriawinata ( Dalem Sholawat ). Mereka berharap "problem sosial" ini dapat tertuntaskan. PURWAKARTA, yang sedari awal berdirinya telah diperjuangkan dengan segenap pengorbanan dan jerih payah para syuhada/leluhur, agar martabatnya tetap terjaga dan segala dinamika dapat teratasi dengan penuh nilai kebijaksanaan dan kearifan.
Empati dan dukungan pun datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ( Permata ) Cab. Purwakarta, Sabiq Abdurrasyid dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kabupaten Purwakarta, Ali Akbar, menegaskan bahwa penuntasan persoalan ini merupakan bagian penting dalam membangun Kepercayaan Publik terhadap lembaga lembaga negara yang telah diberi mandat untuk mengelola uang rakyat dari berbagai sumber pajak serta sumber finansial non budgeter lainnya.
Eld(t3m)